tugas minggu 3

Perkembangan Strategi dan Perencanaan Pembangunan Ekonomi Indonesia

A.   Perencanaan Pembangunan

1.    Manfaat perencanaan pembangunan

Manfaat perencanaan pembangunan adalah :

a.    Terdapatnya suatu pengarahan kegiatan, adanya pedoman bagi pelaksanaan kegitan-kegiatan yang ditunjukan kepada pencapaian tujuan pembangunan.

b.    Dapat dilakukan suatu perkiraan terhadap hal-hal dalam masa pelaksanaan yang akan dilalui. Perkiraan dilakukan mengenai potensi-potensi dan prospek-prospek perkembangan, tetapi juga mengenai hambatan-hambatan dan resiko-resiko yang mungkin dihadapi.

c.    Memberikan kesempatan untuk memilih berbagai alternatif tentang cara yang terbaik atau kesempatan untuk memilih kombinasi cara yang terbaik.

d.    Dapat dilakukan penyusunan skala prioritas.

e.    Dapat dicapai stabilitas ekonomi, menghadapi siklis konjungtur.

2.    Periode perencanaan pembangunan

Dalam sejarah perkembangannya, perencanaan pembangunan ekonomi di Indonesia dibagi dalam beberapa periode, yakni :

a.    Periode sebelum Orde Baru, dibagi dalam :

Periode 1945 – 1950

Periode 1951 – 1955

Periode 1956 – 1960

Periode 1961 – 1965

b.    Periode setelah Orde Baru, dibagi dalam :

Periode 1966 s/d 1958, Periode Stabilisasi dan Rehabilitasi.

Periode Repelita I            : 1969/70 – 1973/74

Periode Repelita II           : 1974/75 – 1978/79

Periode Repelita III          : 1979/80 – 1983/84

Periode Repelita IV          : 1984/85 – 1988/89

Periode Repelita V           : 1989/90 – 1993/94

1. Strategi Pembangunan

a.       Strategi Pertumbuhan Penduduk dari Pendapatan Perkapita

-      Pendapatan naik, meningkatkan laju pertumbuhan penduduk. Hanya pada titik tertentu, jika melampaui titik tersebut, kenaikan pendapatan perkapita menurunkan tingkat kesuburan. Dan ketika pembangunan mencapai tahap maju, maka laju pertumbuhan penduduk turun.

-      Dengan kenaikan pendapatan perkapita, keinginan memperoleh anak semakin berkurang. Spesialisasi meningkat dan Mobilitas, ekonomi dan sosial. Kenyataan mengurus anak sangat sulit dan mahal. Maka laju pertumbuhan penduduk KONSTAN dan menurun.

b.      Strategi Pembangunan dengan pemerataan

Keadaan sosial antara si kaya dan si miskin mendorong para ilmuwan untuk mencari alternatif. Alternatif baru yang muncul adalah strategi pembangunan pemerataan. Strategi ini dikemukakakan oleh Ilma Adelman dan Morris. Yang menonjol pada pertumbuhan pemerataan ini adalah ditekannya peningkatan pembangunan melalui teknik social engineering, seperti melalui penyusunan rencana induk, paket program terpadu. Dengan kata lain, pembangunan masih diselerenggarakan atas dasar persepsi, instrumen yang ditentukan dari dan oleh mereka yang berada “diatas” (Ismid Hadad). Namun ternyata model pertumbuhan pemerataan ini juga belum mampu memecahkan masalah pokok yang dihadapi negara-negara sedang berkembang seperti pengangguran masal, kemiskinan struktural dan kepincangan sosial.

c.       Strategi Ketergantungan

§  Kemiskinan di negara berkembang lebih disebabkan karena adanya ketergantungan negara tersebut dari pihak/negara lainnya. Oleh karena itu jika suatu negara ingin terbebas dari kemiskinan dan keterbelakangan ekonomi, negara tersebut harus mengarahkan upaya pembangunan ekonominya pada usaha melepaskan diri dari ketergantugan pihak lain. Langkah yang dapat ditempuh diantaranya adalah :

a.       Meningkatkan produksi nasional yang disertai dengan peningkatan kemampuan dalam bidang produksi.

b.      Mencintai produk dalam negeri.

d.      Strategi yang Berwawasan Ruang

Strategi ini dikemukakan oeh Myrdall dan Hirschman, yang mengemukakan sebab-sebab kurang mampunya daerah miskin berkembang secepat daerah yang lebih kaya/maju. Menurut mereka kurang mampunya daerah miskin berkembang secepat daerah maju dikarenakan kemampuan/pengaruh menyebar dari kayak e miskin (spread effects) lebih kecil dari pada terjadinya aliran sumber daya dari daerah miskin ke daerah kaya (back-wash-effects). Perbedaan pandangan kedua tokoh tersebut adalah, bahwa Myrdall tidak percaya bahwa keseimbangan daerah kaya dan miskin akan tercapai, sedangkan Hirschman percaya, sekalipun baru akan tercapai dalam jangka panjang.

e.       Strategi Pendekatan Kebutuhan Pokok

Sasaran dari strategi ini adalah menanggulangi kemiskinan secara masal. Strategi ini selanjutnya dikembangkan oleh Organisasi Perburuhan Sedunia (ILO) pada tahun 1975, dengan menenkankan bahwa kebutuhan pokok manusia tidak mungkin dapat dipenuhi jika pendapatan masih rendah akibat kemiskinan yang bersumber pada pengangguran.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi strategi pembangunan

        Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, diantaranya adalah:

a.   Sumber daya alam, yang meliputi tanah dan kekayaan alam seperti kesuburan tanah, keadaan iklim/cuaca, hasil hutan, tambang, dan hasil laut. Semua itu mempengaruhi pertumbuhan industri suatu negara, terutama dalam hal penyediaan bahan baku produki. Sementara itu, keahlian dan kewirausahaan dibutuhkan untuk mengolah bahan mentah dari alam, menjadi sesuatu yang memiliki nilai lebih tinggi (disebut juga sebagai proses produksi).

b.    Sumber daya manusia, menentukan keberhasilan pembangunan nasional melalui jumlah dan kualitas pendudk. Jumlah penduduk yang besar merupakan pasar potensial untuk memasarkan hasil-hasil produksi, sementara kualitas produk menentukan seberapa besar produktivitas yang ada.

c.    Sumber daya modal, dibutuhkan manusia untuk mengolah bahan mentah tersebut. Pembentukan modal dari investasi ditujukan untuk menggali dan mengolah kekayaan. Sumber daya modal berupa barang-barang modal sangat penting bagi perkembangan dan kelancaran pembangunan ekonomi, karena barang-barang modal juga dapat meningkatkan produktivitas.

3. Strategi pembangunan ekonomi Indonesia

Pada umumnya, pembangunan nasional di berbagai negara sedang berkembang lebih ditekankan pada pembangunan ekonomi. Pembangunan di bidang ekonomi dapat mendukung pencapaian tujuan yang diharapkan atau dapat mendorong perubahan-perubahan dan pembaruan dalam kehidupan. Pembangunan nasional di Indonesia ditujukkan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945 di dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib, dan dinamis, serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan damai.

4.      Perencanaan Pembangunan

Pembangunan pada hakikatnya, merupakan serangkaian proses perubahan yang terus-menerus menuju ke arah tujuan yang ingin dicapai. \

·         Beberapa rencana pembangunan Nasional  yang tersirat dalam pembukaan UUD 1945 antara lain :

a.       Memajukan kesejahteraan umum.

b.      Mencerdaskan kehidupan bangsa.

c.       Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.

d.      Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

·         Manfaat dari perencanaan pembangunan adalah :

a.       Perencanaan memberikan kesempatan untuk memilih berbagai alternatif tentang cara yang terbaik atau kesempatan untuk memilih kombinasi cara yang terbaik.

b.      Dengan perencanaan dapat dilakukan penyusunan skala prioritas. Memilih urutan-urutan dari segi pentingnya suatu tujuan, sasaran maupun kegiatan usahanya.

c.       Dengan adanya rencana maka akan ada suatu alat pengukur untuk mengadakan suatu pengawasan dan evaluasi.

d.      Dengan perencanaan, perkembangan ekonomi yang mantap atau pertumbuhan ekonomi yang terus menerus dapat ditingkatkan.

Referensi :

1.      Aris Budi S., 1996, Buku Paket Perekonomian Indonesia, Universitas Gunadarma, Jakarta

2.      http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2010/03/perkembangan-strategi-dan-perencanaan-pembangunan-ekonomi-indonesia/

3.      http://id.wikipedia.org/wiki/Pembangunan_ekonomi

TUGAS MINGGU 1 DAN KE2

TUGAS  SOFTSKILL MINGGU PERTAMA dan KEDUA

v  SISTEM PEREKONOMIAN

Sistem perekonomian adalah sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya baik kepada individu maupun organisasi di negara tersebut.

v  PERKEMBANGAN SISTEM PEREKONOMIAN

¨      System perekonomian pasar (liberalis/kapitalis)

sistem ekonomi bergerak kearah menuju pasar bebas dan sistem ekonomi berpaham perdagangan bebas dalam era globalisasi yang bertujuan menghilangkan kebijakan ekonomi proteksionisme. Harga  ditentukan oleh kekuatan dalam pasar.

Cirri-ciri sitem perekonomian pasar

Ø  Setiap orang bebas memiliki barang, termasuk barang modal

Ø  Setiap orang bebas menggunakan barang dan jasa yang dimilikinya.

Ø  Aktivitas ekonomi ditujukan untuk memperoleh laba

Ø  Semua aktivitas ekonomi dilaksanakan oleh masyarakat (Swasta)

Ø  Pemerintah tidak melakukan intervensi dalam pasar Persaingan dilakukan secara bebas

Ø  Peranan modal sangat vital

¨      Sitem perekonomian perencanaan (etatisme/ sosialis)

Merepukan sitem ekonomi yg seluruh kegiatan ekonominya direncanakn,dilaksnakan ,dan diawasi oleh pemerintah secara terpusat.

                        Ciri-ciri sitem perekonomian perencanaan

Ø  Alat-alat dan faktor produksi dikuasai negara

Ø  Kegiatan ekonomi sepenuhnya diatur negara

Ø  Harga barang/jasa ditentukan pemerintah

Ø  Hak milik perorangantidak diakui

¨      Sitem ekonomi campuran

Sistem ekonomi campuran, yaitu sistem ekonomi yang memadukan antara system ekonomi terpusat dengan sistem ekonomi pasar.

Pada sistem ekonomi ini, pemerintah dan swasta mempunyai peranan yang berimbang dalam kegiatan ekonomi. Pemerintah melakukan intervensi dengan cara membuat peraturan, menetapkan kebijakan fiskal, moneter, membantu dan mengawasi kegiatan sektor swasta, dan sebagainya. Dalam penerapannya, sistem ini bervariasi antara negara yang satu dengan yang lainnya, tergantung situasi perekonomian negara yang bersangkutan. Perancis merupakan salah satu negara yang melakukan sistem ekonomi campuran.

¨     Perbedaan berbagai system ekonomi yg ada

Perbedaan sistem ekonomi suatu negara dapat ditinjau dari beberapa sudut:

a.       Sistem kepemilikan sumber daya atau faktor-faktor produksi

b.      Keleluasaan masyarakat untuk berkompetisi dan menerima imbalan atas prestasi kerja

c.      Kadar peranan pemerintah dalam mengatur, mengarahkan dan merencanakan kehidupan    bisnis dan perekonomian pada umumnya.

v Sistem perekonomian Indonesia

·         Perkembangan Sistem Perekonomian Indonesia

A. Perkembangan sistem ekonomi orde lama

a.      Kondisi Politik

·           Indonesia menghadapi 2 perang besar dengan Belanda

·           Gejolak politik dalam negeri dan beberapa pemberontakan

·           Manajemen ekonomi makro yang buruk

b.      Kondisi ekonomi tidak menguntungkan

·           Selama dekade 1950an, pertumbuhan ekonomi rata-rata 7%

·           Periode 1960 – 1966, pertumbuhan ekonomi 1,9% dan stagflasi (high rate of unemployment and inflation)

·           Periode 1955 – 1965, rata-rata pendapatan pemerintah Rp 151 juta dan pengeluaran Rp 359 juta

·           Produksi sektor pertanian dan perindustrian sang           at rendah sebagai akibat dari kurangnya kapasitas produksi dan infrastruktur pendukung

·           Jumlah uang yang beredar berlebihan, sehingga terjadi inflasi

B.     Perkembangan Sistem Ekonomi Orde Baru

Sejak Maret 1966, Pemerintah mengarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi dan sosial. Pemerintah meninggalkan idiologi komunis dan menjalin hubungan dengan Negara barat dan menjadi anggota PBB, IMF, dan Bank Dunia.

Kondisi perekonomian Indonesia:

a.       Ketidakmampuan membayar hutang LN US $32 Milyar

b.      Penerimaan ekspor hanya setengah dari pengeluaran untuk impor

c.       Pengendalian anggaran belanja dan pemungutan pajak yang tidak berdaya

d.      Inflasi 30 – 50 persen per bulan

e.       Kondisi prasarana perekonomian yang buruk

f.       Kapasitas produktif sektor industri dan ekspor menurun

Prioritas kebijakan ekonomi:

a.       Memerangi hiperinflasi

b.      Mencukupkan persediaan pangan (beras)

c.       merehabilitasi prasaran perekonomian

d.      Peningkatan ekspor

e.       Penyediaan lapangan kerja

f.       Mengundang investor asing

Program ekonomi orde baru mencakup:

a.       Jangka pendek

·           Juli – Desember 1966 untuk program pemulihan

·           Januari – Juni 1967 untuk tahap rehabilitasi

·           Juli – Desember 1967 untuk tahap konsolidasi

·           Januari – Juni 1968 untuk tahap stabilisasi

b.      Jangka panjang yang berupa Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA) mulai April tahun 1969.

Dalam rangka mendukung kebijakan jangka pendek, pemerintah:

a.       Memperkenalkan kebijakan anggaran berimbang (balanced budget policy)

b.      Pembentukan IGGI

c.       Melakukan reformasi terhadap sistem perbankan

·           UU tahun 1967 tentang Perbankan

·           UU tahun 1968 tentang Bank Sentral

·           UU tahun 1968 tentang Bank Asing

d.      Menjadi anggota kembali IMF

e.       Pemberian peran yang lebih besar kepada bank bank dan lembaga keuangan lain sebagai ’”agen pembangunan”. Dengan memobilisasi tabungan masyarakat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan memainkan peranan penting untuk pembangunan pasar uang dan pasar modal.

Mulai 1 April 1969,  Program pembangunan jangka panjang terdiri dari tahapan-tahapan REPELITA dengan sasaran:

a.       stabilitas perekonomian

b.      pertumbuhan ekonomi

c.       pemerataan hasil pembangunan

REPELITA I è 1969 – 1974 dengan sasaran: (a) stabilitas perekonomian; (b) pertumbuhan ekonomi; dan (c) pemerataan hasil pembangunan

REPELITA II è 1974 – 1979 dengan sasaran: (a) pertumbuhan ekonomi; (b) pemerataan hasil pembangunan; dan (c) stabilitas perekonomian

REPELITA III è 1979 – 1984,  REPELITA IV è 1984 – 1989, REPELITA V è 1989 – 1994,

REPELITA VI è 1994 – 1999 dengan sasaran: (a) pemerataan hasil pembangunan; (b) pertumbuhan ekonomi dan (c) stabilitas perekonomian

Kondisi utama yang harus dipenuhi untuk pembangunan ekonomi yang baik:

a.       Kemauan politik yang kuat

b.      Stabilitas ekonomi dan politik

c.       SDM yang lebih baik

d.      Sistem politik dan ekonomi yang terbuka yang beroorientasi ke barat

e.       Kondisi ekonomi dan politik dunia yang lebih baik

Sumber :

Aries Budi S., 1996, Buku Paket Perekonomian Indonesia, Universitas Gunadarma, Jakarta

http://kuswanto.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/folder/0.5

v  PARA PELAKU EKONOMI

Jika dalam ilmu ekonomi mikro kita mengenal tiga pelaku ekonomi yaitu :

a.       Pemiliik faktor produksi

b.      Konsumen

c.       Produsen

Lalu dalam ekonomi makro kita mengenal empat pelaku ekonomi :

a.       sektor rumah tangga

b.      sektor swasta

c.       sektor pemerintah, dan

d.      sektor luar negeri

Dalam perekonomian indonesia dikenal tiga pelaku ekonomi pokok yaitu :

a.koperasi          

b.swasta

c. sector pemerintah

Dalam UUD 1945 pasal 33, dijelaskan panduan dalam menjalankan roda perekonomian Indonesia. Pada pasal 1, dijelaskan perkonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas dasar kekeluargaan.

Jadi , Perekonomian yang ada di dunia ini , di organisasikan secara berbeda-beda . di Indonesia bentuk organisasi perekonomian sangat di pengaruhi oleh nilai-nilai kebudayaan , pandangan politik , dan ideologi ekonomi dari masyarakat tersebut .

Tiga Persoalan Pokok Ekonomi

Tiga persoalan pokok ekonomi tersebut diringkas ke dalam tiga kata Tanya dalam bahasa inggris:
What(apa), How(Bagaimana), dan For Whom(Untuk Siapa)

·         Jenis dan jumlah barang serta jasa yang harus diproduksi (What)

What adalah pemilihan jumlah serta jenis barang dan jasa yang harus dahasilkan. What menunjukkan persoalan yang dihadapi oleh setiap system ekonomi yang terkait dengan pertanyaan : jenis barang apakah yang harus diproduksi dan berapa jumlahnya ?

·         Cara system Ekonomi menghasilkan barang dan jasa (How)

How adalah pemilhan cara menghasilkan barang dan jasa. How menunjukkan persoalan yang dihadapi oleh system perekonomian yang terkait dengan pertanyaan : Bagaimana menghasilkan barang dan jasa. Untuk mencapai kemakmuran.Artinya, setiap system ekonomi harus dapat menjawab persoalan cara yang ditempuh oleh suatu Negara untuk menghasilkan barang dan jasa.

·         Cara distribusi Barang dan Jasa (For Whom)

For Whom adalah pemilhan kelompok masyarakat yang harus menikmati barang dan jasa yang dihasilkan.

      I.            Pemerintah (BUMN)

a)      Pemerintah sebagai Pelaku Kegiatan Ekonomi

Peran pemerintah sebagai pelaku kegiatan ekonomi berarti pemerintah melakukan kegiatan konsumsi, produksi, dan distribusi. kestabilan yang mendukung kegiatan ekonomi pemerataan hasil ekonomi pertumbuhan kegiatan ekonomi.

·         Kegiatan produksi

Pemerintah dalam menjalankan perannya sebagai pelaku ekonomi, mendirikan perusahaan negara atau sering dikenal dengan sebutan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sesuai dengan UU No. 19 Tahun 2003, BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. BUMN dapat berbentuk Perjan (Perusahaan Jawatan), Perum (Perusahaan Umum), dan Persero (Perusahaan Perseroan). BUMN memberikan kontribusi yang positif untuk perekonomian Indonesia. Pada sistem ekonomi kerakyatan, BUMN ikut berperan dalam menghasilkan barang atau jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pelaksanaan peran BUMN tersebut diwujudkan dalam kegiatan usaha hampir di seluruh sektor perekonomian, seperti sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, manufaktur, pertambangan, keuangan, pos dan telekomunikasi, transportasi, listrik, industri, dan perdagangan serta konstruksi. BUMN didirikan pemerintah untuk mengelola cabang-cabang produksi dan sumber kekayaan alam yang strategis dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Misalnya PT Dirgantara Indonesia, PT Perusahaan Listrik Negara, PT Kereta Api Indonesia (PT KAI), PT Pos Indonesia, dan lain sebagainya. Perusahaan-perusahaan tersebut didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, serta untuk mengendalikan sektor-sektor yang strategis dan yang kurang menguntungkan.

·         Kegiatan konsumsi

Seperti halnya yang telah kalian pelajari pada bab 8 mengenai pelaku-pelaku ekonomi, pemerintah juga berperan sebagai pelaku konsumsi. Pemerintah juga membutuhkan barang dan jasa untuk menjalankan tugasnya. Seperti halnya ketika menjalankan tugasnya dalam rangka melayani masyarakat, yaitu mengadakan pembangunan gedung-gedung sekolah, rumah sakit, atau jalan raya. Tentunya pemerintah akan membutuhkan bahan-bahan bangunan seperti semen, pasir, aspal, dan sebagainya. Semua barang-barang tersebut harus dikonsumsi pemerintah untuk menjalankan tugasnya. Contoh-contoh mengenai kegiatan konsumsi yang dilakukan pemerintah masih banyak, seperti membeli barang-barang untuk administrasi pemerintahan, menggaji pegawai-pegawai pemerintah, dan sebagainya.

·         Kegiatan distribusi

Selain kegiatan konsumsi dan produksi, pemerintah juga melakukan kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi yang dilakukan pemerintah dalam rangka menyalurkan barang-barang yang telah diproduksi oleh perusahaanperusahaan negara kepada masyarakat. Misalnya pemerintah menyalurkan sembilan bahan pokok kepada masyarakat-masyarakat miskin melalui BULOG. Penyaluran sembako kepada masyarakat dimaksudkan untuk membantu masyarakat miskin memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan distribusi yang dilakukan oleh pemerintah harus lancar. Apabila kegiatan distribusi tidak lancar akan memengaruhi banyak faktor seperti terjadinya kelangkaan barang, harga barang-barang tinggi, dan pemerataan pembangunan kurang berhasil. Oleh karena itu, peran kegiatan distribusi sangat penting.

b)     Pemerintah sebagai Pengatur Kegiatan Ekonomi

Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan di bidang ekonomi tidak hanya berperan sebagai salah satu pelaku ekonomi, akan tetapi pemerintah juga berperan dalam merencanakan, membimbing, dan mengarahkan terhadap jalannya roda perekonomian demi tercapainya tujuan pembangunan nasional.

Peranan BUMN dalam sistem perekonomian Indonesia

Dalam usaha membangun ekonomi diusahakan peran serta seluruh lapisan masyarakat dan mengurangi campur tangan Pemerintah yang menghambat perkembangan ekonomi. Dalam iklim demikian ini dirumuskan perundangan yang akan meletakkan kembali peran BUMN sebagai aparatur perekonomian negara dalam sistem perekonomian Indonesia. Perumusan ini telah melahirkan Undang-undang No 9 Tahun 1969 dimana dalam konsiderinya jelas mencerminkan kedudukan /peranan BUMN dalam sistem perekonomian Indonesia, antara lain :

·         Bahwa perusahaan Negara sebagai unit ekonomi yang tidak terpisah dari sistem ekonomi Indonesia perlu segera disesuaikan pengaturan dan pembinaannya menurut isi dan jiwa ketetapan MPR sementara Nomor XXIII/MPRS/1966

·         Bahwa dalam kenyataannya terdapat Usaha Negara dalam bentuk Perusahaan Negara berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 1960 yang dirasakan kurang efisien, sehingga dipandang perlu untuk segera ditertibkan kembali

Landasan Konstitusional BUMN

Pendirian BUMN di Indonesia tampaknya bermacam-macam tergantung dari peride dan kebijaksanaan pemerintah. Beberapa BUMN merupakan kelanjutan dari perusahaan-perusahaan yang didirikan pada jaman sebelum kemerdekaan.Berbagai landasan pendirian perusahaan negara ini menyulitkan pengendaliannya. Tolak ukur keberhasilan yang didasarkan motivasi pendirian suatu badan usaha menjadi tidak jelas. Landasan konstitusional BUMN di Indonesia adalah Pasal 33 UUD 1945. Jadi kegiatan ekonomi dalam bentuk perusahaan yang dikendalikan oleh negara adalah dalam rangka pelaksanaan Pasal 33 UUD 1945 tersebut.

Menurut Keputusan Menteri Keuangan RI No. 740/KMK 00/1989 yang dimaksud Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah Badan usaha yang seluruh modalnya dimiliki negara. Bahasa asingnya BUMN adalah public enterprise. BUMN berisikan 2 elemen esensial yaitu: Unsur Pemerintah dan Unsur Bisnis. BUMN tidak 100 persen pemerintah dan juga tidak 100 persen bisnis. Besar persennya tergantung pada jenis atau tipe BUMN-nya.
BUMN mempunyai keistimewaan karakteristik yang tidak di punyai oleh badan usaha lain yaitu: “A corporation clothed with the power of goverment but possessed the flexibility an initiative of a private enterprise ( suatu badan usaha yang “berbaju” pemerintah tetapi mempunyai fleksibilitas dan inisiatif sebagai perusahaan swata).

Apabila diuraikan lebih lanjut maka dalam public dari public enterprise (BUMN) ada tiga makna terkandung didalamnya yaitu: public purpose, public ownership, dan public control. Dari ketiga makna itu public purpose-lah yang menjadi inti dari konsep BUMN. Public Purpose ini dijabarkan sebagai hasrat pemerintah untuk mencapai cita-cita pembangunan (sosial, polotik dan ekonomi) bagi kesehjahteraan bangsa dan negara.

Latar belakang pendirian BUMN

Maksud dan tujuan pendirian BUMN :

·         Memberikan sumbangan bagi perkembangan pereonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya.

·         Mengejar keuntungan.

·         Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak

·         Menjadi perintis kegiatan kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi.

·         Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.

Tiga bentuk BUMN ( PERJAN, PERUM dan PERSERO)

1)      Perjan adalah bentuk badan usaha milik negara yg seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah. Perjan ini berorientasi pelayanan pd masyarakat, Sehingga selalu merugi. Sekarang sudah tdk ada perusahaan BUMN yg menggunakan model perjan karena besarnya biaya ukt memelihara perjan-perjan tersebut. Contoh Perjan: PJKA (Perusahaan Jawatan Kereta Api) kini berganti menjadi PT.KAI

Maksud dan Tujuan Perjan adalah

·         menyelenggarakan kegiatan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan masyarakat umum, berupa penyediaan jasa pelayanan yang bermutu tinggi dan tidak semata-mata mencari keuntungan.

·         Untuk mendukung pembiayaan dalam menyelenggarakan kegiatan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) PP No.12 Tahun 1998, PERJAN dapat melakukan kegiatan-kegiatan tertentu yang berkaitan dengan bidang pelayanan yang bersangkutan.

2)      Perum adalah perjan yg sudah diubah. Tujuannya tdk lagi berorientasi pelayanan tetapi sudah profit oriented. Sama seperti Perjan, perum di kelola oleh negara dgn status pegawainya sbg Pegawai Negeri. Namun perusahaan masih merugi meskipun status Perjan diubah menjadi Perum, sehingga pemerintah terpaksa menjual sebagian saham Perum tersebut kpd publik (go public) & statusnya diubah menjadi persero

3)      Persero adalah salah satu Badan Usaha yg dikelola oleh Negara atau Daerah. Berbeda dgn Perum atau Perjan, tujuan didirikannya Persero yg pertama adl mencari keuntungan & yg kedua memberi pelayanan kpd umum. Modal pendiriannya berasal sebagian atau seluruhnya dari kekayaan negara yg dipisahkan berupa saham-saham. Persero dipimpin oleh direksi. Sedangkan pegawainya berstatus sbg pegawai swasta. Badan usaha ditulis PT (Persero).

Maksud dan Tujuan PERSERO adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah untuk menyelenggarakan usaha sebagai berikut :

·         Mengelola hutan sebagai ekosistem sesuai karakteristik wilayah untuk mendapatkan manfaat yang optimal bagi PERSERO dan masyarakat sejalan dengan tujuan pengembangan wilayah

·         Melestarikan dan meningkatkan mutu sumber daya hutan dan mutu lingkungan hidup

·         Menyelenggarakan usaha di bidang kehutanan yang menghasilkan barang dan jasa yang bermutu tinggi dan memadai guna memenuhi hajat hidup orang banyak dan memupuk keuntungan

·         Usaha-usaha lainnya yang dapat menunjang tercapainya maksud dan tujuan PERSERO.

   II.            Swasta (BUMS)

BUMS adalah salah satu kekuatan ekonomi di Indonesia. BUMS merupakan badan usaha yang didirikan dan dimiliki oleh pihak swasta. Tujuan BUMS adalah untuk memperoleh laba sebesar-besarnya. BUMS didirikan dalam rangka ikut mengelola sumber daya alam Indonesia, namun dalam pelaksanaannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan pemerintah dan UUD 1945. BUMS dalam melakukan perannya mengandalkan kekuatan pemilikan modal. Perkembangan usaha BUMS terus didorong pemerintah dengan berbagai kebijaksanaan.

Perusahaan-perusahaan swasta sekarang ini telah memasuki berbagai sektor kehidupan antara lain di bidang perkebunan, pertambangan, industri, tekstil, perakitan kendaraan, dan lain-lain. Perusahaan swasta terdiri atas dua bentuk yaitu perusahaan swasta nasional dan perusahaan asing.

III.            Koperasi

Badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hokum koperasi denga melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. pemerataan hasil ekonomi pertumbuhan kegiatan ekonomi kestabilan yang mendukung kegiatan ekonomi.

Peranan Koperasi dalam perekonomian Indonesi

Sulit mewujudkan keamanan yang sejati, jika masyarakat hidup dalam kemiskinan dan tingkat pengangguran yang tinggi. Sulit mewujudkan demokrasi yang sejati, jika terjadi ketimpangan ekonomi di masyarakat, serta sulit mewujudkan keadilan hukum jika ketimpangan penguasaan sumberdaya produktif masih sangat nyata. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa peran koperasi antara lain :

·         Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khusunya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.

·         Berperan serta aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.

·         Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional.

·         Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Sumber:

  elearning.gunadarma.ac.id/.../bab1-sistem_perekonomian_indonesia.pdf

   http://putrijulaiha.wordpress.com/2011/04/08/sistem-perekonomian-indonesia/

     http://aindua.wordpress.com/2011/02/16/sistem-perekonomian-indonesia/

     http://awikaleeminho.blogspot.com/2011/02/peran-bumn-dan-koperasi-dalam-sistem.html

  http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2011/02/bumn-3/

http://www.anneahira.com/artikel-umum/bumn.htm

Sejarah Universitas Gunadarma

Sejarah Universitas Gunadarma
Pada 7 Agustus 1981 berdiri Program Pendidikan Ilmu Komputer (PPIK) di Jakarta yang tiga tahun kemudian berubah menjadi Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) Gunadarma. Enam tahun kemudian, tepatnya pada 13 Januari 1990, berdiri Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gunadarma (STIE Gunadarma). Pada tahun 1993, STMIK dan STIE membuka Program Magister dengan konsentrasi Manajemen Sistem Informasi untuk STMIK serta Magister Manajemen untuk STIE. Selanjutnya, melalui S.K. Dirjen DIKTI No.92/Kep/Dikti/1996 tertanggal 3 April 1996, STMIK dan STIE Gunadarma melebur menjadi UNIVERSITAS GUNADARMA bersama dengan empat fakultas baru yaitu Fakultas Teknologi Industri, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Fakultas Psikologi, dan Fakultas Sastra. Membuka milenium baru, Universitas Gunadarma membuka Program Doktor Ilmu Ekonomi berdasarkan ijin Dirjen Dikti Departemen Pendidikan Republik Indonesia No. 55/DIKTI/2000 yang diikuti dengan pembukaan Program Doktor Teknologi Informasi berdasarkan ijin Dirjen Dikti Departemen Pendidikan Republik Indonesia No. 3716/P/T/2002.
Setelah melalui perjuangan panjang dalam menghadapi berbagai tantangan, Universitas Gunadama telah menjelma menjadi salah satu perguruan tinggi swasta yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi terkemuka di Indonesia. Pengalaman selama 25 tahun yang diiringi pengabdian dan dedikasi tenaga pengajar; komitmen yayasan dan pimpinan; pengadaan fasilitas pembelajaran serta kepercayaan masyarakat, Universitas Gunadarma terus berupaya menghasilkan lulusan yang berguna dan bisa mendarmabaktikan kompetensinya demi membangun masa depan bangsa yang lebih baik.

Visi dan Misi Universitas Gunadarma

Visi

Pada tahun 2012 Universitas Gunadarma menjadi Universitas berbasis teknologi informasi dan komunikasi terkemuka di Indonesia yang kontribusinya di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat diakui (recognized), baik di tingkat regional maupun internasional

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang berkualitas dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa.
2. Menciptakan suasana akademik yang mendukung terselenggaranya kegiatan penelitian yang bertaraf internasional dan bermanfaat bagi kesejahteraan umat manusia.
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai ujud pengejawantahan tanggung jawab sosial institusi (university social responsibility).
4. Menyelenggarakan kerjasama dengan pelbagai institusi, baik di dalam maupun di luar negeri.
5. Mengembangkan organisasi institusi dalam rangka merespon pelbagai perubahan yang terjadi.
Kehidupan Kampus
Kehidupan di dalam dan di luar kampus yang nyaman, tentram, damai, dan aman serta dukungan fasilitas yang lengkap dan menyenangkan merupakan salah satu pertimbangan setiap orang untuk memasuki dunia perguruan tinggi. UG selalu berusaha untuk terus menciptakan suasana akademis yang kondusif serta hubungan dengan lingkungan yang harmonis. Suasana akademis yang kondusif di dalam kampus didasarkan pada hubungan antar civitas academica yang meliputi dosen, mahasiswa, dan lulusan. Hubungan tersebut tidak hanya berkaitan dengan proses belajar-mengajar di kelas saja, namun mencakup hubungan social di luar kelas yang bisa mendukung terciptanya suasana akademis yang kondusif. Interaksi dengan masyarakat sekitar juga dilandasi dengan saling ketergantungan yang positif, termasuk interaksi antara mahasiswa yang bermukim di sekitar kampus dengan masyarakat sekitar.
Fasilitas
Bangunan Kampus
Kampus kegiatan Akademik Universitas Gunadarma diadakan di 8 (delapan) Kampus, yaitu:

• Kampus A di Jl. Kenari III No 33 Jakarta Pusat
• Kampus B di Jl. Salemba Bluntas Jakarta Pusat
• Kampus C di Jl. Salemba Raya No 53 Jakarta Pusat
• Kampus D di Jl. Margonda Raya 100 – Depok
• Kampus E di Jl. Akses Kelapa Dua, Cimanggis
• Kampus G di Jl. Akses Kelapa Dua, Cimanggis
• Kampus H di Jl. Akses Kelapa Dua, Cimanggis
• J di Jl Kampus. KH. Noer Ali, Kalimalang, Bekasi

Di kampus terdapat fasilitas ruang kelas, liary, laboratorium, ruang seminar, auditorium, ruang senat, BPM, ruang pertemuan, ruang dosen, ruang konsultasi akademik, usaha ekonomi, karyawan dan kantor pelopor, musalla dan masjid, juga area olahraga. Ruang Kelas Universitas Gunadarma memiliki 167 ruang kelas:

• 12 kelas kamar di kampus A
• 19 kelas kamar di kampus B dan C
• 18 kelas kamar di kampus D
• 55 kelas kamar di E kampus
• 39 kelas kamar di kampus G
• 24 kelas kamar di kampus J

Untuk kebutuhan proses belajar belajar, masing-masing kelas dilengkapi dengan sarana, antara lain OHP, Tape Recorder, Mikrofon, Pusat Sound System, Komputer Proyektor, Slide Proyektor dan sebagainya. Auditorium Universitas Gunadarma auditorium yang terletak di kampus D – Depok dan Kampus A – Kenari. Auditorium di Kampus D terletak di gedung 4 lantai 6, dan auditorium ini bisa berisi sekitar 300 orang. Auditorium di Kampus A terletak di lantai 2 dan dapat berisi sekitar 100 orang.Antara lain, ini memanfaatkan auditorium sebagai tempat untuk kegiatan seminar baik untuk mahasiswa atau dosen. Dan dilengkapi dengan satu layar besar di tengah dan dua layar lainnya di sisi kanan dan kiri.
Arti dan Lambang Universitas Gunadarma

Tangkai Obor Berdiri Tegak
Melambangkan keteguhan hati untuk menyumbangkan
dharma bakti kepada Nusa dan Bangsa
Cawan Obor yang Melebar dan Cekung
Adalah wadah dari ilmu pengetahuan yang luas dan mendalam
Kobaran Api yang Kuning Keemasan
Menunjukkan semangat juang yang tak pernah padam dalam menuntut
ilmu dan menyumbangkannya kepada masyarakat
Bentuk Lingkaran yang Berwarna Ungu
Adalah suatu bentuk geometris yang memberi ciri pada
ilmu pengetahuan yang ditekuni dan dikembangkan
Bingkai Segi Lima
Menyatakan bahwa Universitas Gunadarma berazaskan Pancasila


Sumber : http://www.gunadarma.ac.id